1 jam yang lalu
Telset.id – Jika Anda berpikir izin internet di Eropa sudah cukup ketat, pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Spanyol mungkin bakal membikin Anda terperangah. Spanyol secara resmi mengumumkan langkah drastis untuk berasosiasi dengan gelombang negara nan menerapkan patokan Spanyol larang medsos bagi anak-anak. Tidak tanggung-tanggung, pemisah usia nan ditetapkan adalah 16 tahun, sebuah nomor nan cukup tinggi dibandingkan standar platform pada umumnya. Langkah ini bukan sekadar wacana kosong, melainkan sebuah serangan kembali pemerintah terhadap apa nan mereka sebut sebagai ketidakmampuan raksasa teknologi dalam mengelola platform mereka.
Perdana Menteri Pedro Sanchez menyampaikan pengumuman mengejutkan ini pada hari Selasa lalu, di tengah dorongan dunia nan semakin kuat untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan media sosial. Isu utamanya tetap berputar pada masalah klasik nan tak kunjung usai: ujaran kebencian, perpecahan sosial, dan konten terlarangan nan meracuni generasi muda. Namun, diksi nan digunakan Sanchez kali ini jauh lebih tajam dan tidak diplomatis seperti biasanya. Ia tampaknya sudah lenyap kesabaran memandang gimana platform digital beraksi tanpa kendali nan memadai, membiarkan anak-anak menjadi korban algoritma nan tidak mereka pahami.
Berbicara di hadapan para pemimpin bumi dalam arena World Governments Summit di Dubai, Sanchez melontarkan kritik pedas nan mungkin bakal membikin para pelaksana Silicon Valley tidak nyenyak tidur. Ia menyebut media sosial sebagai “negara gagal” alias failed state. Analogi ini sangat menohok, menggambarkan sebuah wilayah di mana “hukum diabaikan dan kejahatan dibiarkan terjadi.” Pernyataan ini menyoroti sungguh krusialnya tata kelola digital saat ini. Sanchez tidak berbincang tanpa dasar; dia menyoroti serangkaian kejadian memalukan nan baru-baru ini terjadi, mulai dari chatbot AI milik X, Grok, nan menghasilkan gambar seksual anak-anak, hingga tuduhan Meta memata-matai pengguna Android, serta kampanye kombinasi tangan pemilu nan tak terhitung jumlahnya di Facebook.
Mengambil Kembali Kendali dari “Negara Gagal”
Mengingat peran “integral” nan dimainkan media sosial dalam kehidupan pengguna muda saat ini, Sanchez menegaskan bahwa satu-satunya langkah terbaik untuk menyelamatkan mereka adalah dengan “mengambil kembali kendali.” Pemerintah Spanyol tidak mau lagi menjadi penonton pasif. Minggu depan, kabinetnya dijadwalkan bakal mengesahkan serangkaian peraturan baru nan ketat. Larangan bagi pengguna di bawah usia 16 tahun adalah poin utamanya, namun sistem pelaksanaannya nan menjadi sorotan. Perusahaan media sosial bakal diwajibkan untuk menerapkan apa nan disebut Sanchez sebagai “sistem verifikasi usia nan efektif.”
Poin ini sangat krusial untuk digarisbawahi. Pemerintah Spanyol tidak bakal lagi menerima sistem verifikasi usia nan hanya berupa “kotak centang” sederhana nan selama ini mudah dimanipulasi oleh anak-anak. Ini adalah tantangan teknis sekaligus legal bagi platform. Jika sistem ini gagal, konsekuensinya bisa fatal bagi keberlangsungan operasi mereka di Spanyol. Meskipun garis waktu spesifik mengenai kapan penegakan larangan ini dimulai belum diumumkan secara rinci, pesan nan dikirimkan Madrid sangat jelas: masa kebebasan tanpa pemisah bagi anak di bawah umur di bumi maya sudah berakhir.
Langkah Spanyol ini mengingatkan kita pada kebijakan serupa di bagian bumi lain. Australia, misalnya, telah memberlakukan larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun pada tahun lalu. Dampaknya cukup signifikan dan memicu pengaruh domino kebijakan di beragam negara. Kita bisa memandang gimana akun anak mulai ditertibkan secara massal sebagai respons atas izin semacam ini. Langkah Australia tersebut sekarang menjadi preseden nan diikuti oleh banyak negara, termasuk pertimbangan aktif di Inggris, serta rencana serupa nan telah diumumkan oleh Denmark dan Malaysia.
Ancaman Pidana untuk Para CEO Teknologi
Bagian paling garang dari rencana undang-undang baru Spanyol ini bukan hanya soal batas usia, melainkan hukuman nan membayanginya. Spanyol berencana menjadikan “manipulasi algoritmik dan amplifikasi konten ilegal” sebagai tindak pidana baru. Ini adalah terobosan norma nan berani. Sanchez menegaskan bahwa CEO teknologi bakal menghadapi pertanggungjawaban pidana atas konten penuh kebencian alias terlarangan nan beredar di platform mereka. Artinya, para bos besar teknologi tidak bisa lagi berlindung di kembali tameng korporasi alias argumen “kami hanyalah penyedia platform”.
Jika patokan ini betul-betul ditegakkan, ini bakal mengubah lanskap upaya media sosial secara fundamental. Para pelaksana kudu memastikan algoritma mereka tidak mempromosikan konten berbahaya, alias mereka sendiri nan bakal menghadapi hakim. Sanchez juga mengumumkan bahwa Spanyol tidak bergerak sendirian. Mereka telah membentuk koalisi dengan lima negara Eropa lainnya—yang belum disebutkan namanya—untuk memberlakukan tata kelola nan lebih ketat terhadap platform media sosial. Ini mengisyaratkan bahwa angin besar izin di Eropa baru saja dimulai.
Sanchez menggambarkan situasi anak-anak saat ini dengan kalimat nan cukup menyentuh: mereka telah “terekspos pada ruang nan tidak pernah dimaksudkan untuk mereka jelajahi sendirian.” Ia menekankan bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk melakukan intervensi ketika pasar kandas melindungi golongan rentan. Narasi ini sejalan dengan pandangan banyak mahir nan memandang adanya dampak negatif serius dari paparan awal terhadap bumi digital tanpa pengawasan.
Dalam pidatonya, Sanchez juga menyinggung sisi filosofis dari kemunduran media sosial. Ia menambahkan bahwa media sosial telah jatuh dari janji awalnya untuk menjadi “alat bagi pemahaman dan kerja sama global.” Apa nan dulu digadang-gadang sebagai jembatan penghubung antarmanusia, sekarang justru sering kali menjadi mesin pemecah belah. Realitas ini membikin banyak pihak mulai melakukan analisis tren kenapa platform-platform ini semakin terasa toksik dan, ironisnya, membosankan bagi sebagian pengguna.
Langkah Spanyol ini menambah daftar panjang negara nan mulai skeptis terhadap keahlian “self-regulation” alias pengaturan berdikari oleh perusahaan teknologi. Di Indonesia sendiri, wacana serupa mulai muncul dengan dorongan pemerintah kepada platform digital untuk lebih bertanggung jawab. Namun, keberanian Spanyol untuk menakut-nakuti pidana langsung kepada pelaksana perusahaan adalah level ketegasan nan berbeda.
Apakah strategi “tangan besi” Spanyol ini bakal efektif membersihkan ruang digital bagi anak-anak? Atau justru bakal memicu perlawanan norma nan panjang dari raksasa teknologi? Satu perihal nan pasti, Spanyol telah melempar sarung tangan tantangan. Bagi orang tua, ini mungkin berita baik nan melegakan. Namun bagi industri teknologi, label “negara gagal” nan disematkan Sanchez adalah peringatan keras bahwa masa bulan madu mereka dengan regulator dunia telah resmi berakhir.
