2 minggu yang lalu
Telset.id – Bayangkan Anda berada di tengah bencana, telepon tak bisa dihubungi, pesan tak terkirim, dan bumi seolah terputus. Itulah realitas nan tetap membelenggu sebagian wilayah Aceh pasca-banjir bandang. Padahal, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pemulihan jaringan telekomunikasi nyaris rampung. Lantas, apa nan membikin Aceh tertinggal jauh?
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid baru-baru ini mengungkap info nan cukup mencengangkan. Pemulihan jaringan di Sumut telah mencapai 98 persen, sementara Sumbar apalagi lebih baik di nomor 99 persen. Namun, ketika sorotan beranjak ke Aceh, angkanya terjun bebas: hanya 40 persen. “Mungkin konsentrasi kita sekarang ke Aceh,” ujar Meutya, mengakui bahwa provinsi tersebut menjadi pekerjaan rumah nan mendesak. Konektivitas, dalam situasi pascabencana seperti ini, bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan urat nadi bagi koordinasi bantuan, info keluarga, dan pemulihan psikologis warga.
Narasi pemulihan nan timpang ini mengundang tanya. Jika prasarana menara BTS dilaporkan tidak ada nan roboh, seperti disampaikan Meutya, lampau di mana sebenarnya titik kritisnya? Jawabannya, ternyata, terletak pada sesuatu nan lebih esensial dan sering dianggap remeh: pasokan listrik. Ibarat tubuh manusia nan sehat namun tak bernyawa tanpa jantung nan berdetak, menara BTS nan utuh pun tak berfaedah apa-apa tanpa aliran listrik nan stabil.
Listrik: Kunci nan Masih Mengunci
Meutya Hafid dengan gamblang menyebut bahwa kesiapan listrik adalah aspek utama nan menghambat. “Kalau listrik sudah kembali, sekali lagi ini bakal banget membantu dari sisi konektivitas, khususnya di wilayah Aceh,” tegasnya. Pernyataan ini diperkuat oleh Jerry Mangasas Swandy, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL). Jerry mengungkapkan bahwa prasarana telekomunikasi, termasuk fiber optik, sebenarnya sudah siap beroperasi. Kendalanya? “Kita tunggu pengarahan dari Pak Bahlil, lantaran Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM, nan tupoksinya di sana,” ujarnya, merujuk pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Ada gambaran menarik dari Jerry nan menggambarkan situasi di lapangan. Proses pemulihan seperti “kejar-kejaran” antara tim PLN dan operator telekomunikasi. Begitu listrik menyala di suatu area, BTS di letak itu dapat dihidupkan, dan secara otomatis hubungan melalui fiber optik dapat terjalin. Namun, tanpa listrik, semua upaya itu bagai mendayung perahu di daratan. Meutya apalagi memberikan perkiraan nan konkret: jika pasokan listrik tersedia, 75 persen jaringan di Aceh bisa segera pulih. Sisanya, 25 persen, adalah pekerjaan teknis memperbaiki gangguan transmisi pada site-site tertentu.
Lalu, gimana dengan kerusakan bentuk jaringan? Jerry dari APJATEL mengakui ada beberapa titik fiber optik nan rusak akibat longsor. Namun, berita baiknya, penanganan sudah dilakukan dengan memanfaatkan jaringan persediaan alias redundant. “Karena kita ada redundant, bukan hanya primary. Jadi semua backbone itu kondisinya bagus,” jelasnya. Pernyataan ini sedikit meredakan kekhawatiran, menunjukkan bahwa sektor telekomunikasi mempunyai ketahanan tertentu. Namun, ketahanan itu punya batas, dan pemisah itu adalah ketergantungan absolut pada sektor lain: ketenagalistrikan.
Belajar dari Bencana: Koordinasi Antar-Kementerian nan Diuji
Kasus Aceh ini menjadi studi kasus nyata tentang sungguh krusialnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Komunikasi dan informatika tidak bisa melangkah sendiri. Ia berjuntai pada energi. Logistik support berjuntai pada komunikasi. Rantai ketergantungan ini seperti jaring laba-laba; jika satu benang putus, kekuatan seluruh jaring bisa berkurang. Upaya penyediaan internet satelit darurat oleh Kominfo di 10 titik adalah langkah mitigasi nan brilian, tetapi dia tetap solusi sementara. Solusi permanen tetap kembali pada jaringan terrestrial nan pulih, dan itu memerlukan listrik.
Anda mungkin bertanya, kenapa pemulihan listrik di Aceh lebih lambat? Jawabannya kompleks. Faktor geografis wilayah terdampak nan mungkin terpencil, kerusakan berat pada gardu dan jaringan pengedaran PLN, serta akses logistik untuk perbaikan di tengah kondisi pascabencana, bisa menjadi beberapa penyebab. Ini adalah tantangan multidimensi nan memerlukan sinergi ekstra. Situasi ini mengingatkan pada pentingnya prasarana nan handal dan rencana kontinjensi nan melibatkan semua pemangku kepentingan, sebagaimana upaya Telkomsel menjaga kualitas jaringan saat banjir di Sulawesi Selatan.
Pelajaran lain nan bisa diambil adalah pentingnya diversifikasi sumber daya untuk prasarana kritis seperti BTS. Mungkin sudah waktunya untuk mendorong mengambil pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) alias sistem hybrid nan lebih masif untuk menara-telekomunikasi di wilayah rawan bencana. Dengan begitu, ketika jaringan listrik utama padam, BTS tetap bisa beraksi untuk beberapa waktu, menjaga agar urat nadi komunikasi tetap berdenyut.
Pemulihan 40 persen di Aceh bukan sekadar nomor statistik. Di baliknya, ada potret ketahanan digital nasional nan tetap rentan di beberapa titik. Ada cerita tentang penduduk nan tetap kesulitan memberi berita “aku baik-baik saja” kepada keluarga. Namun, ada juga secercah harapan. Jika konsentrasi dan koordinasi diperkuat, dan pasokan listrik segera mengalir, lonjakan pemulihan dari 40 persen ke 75 persen bukanlah mimpi. Itu adalah sasaran nan sangat mungkin dicapai. Pada akhirnya, memulihkan sinyal di Aceh bukan hanya tentang memperbaiki menara dan kabel, tetapi tentang memulihkan angan dan menghubungkan kembali kehidupan nan tercerai-berai oleh bencana. Seperti upaya berkepanjangan XL Axiata memperluas jaringan 4G hingga ke pelosok, tantangan di Aceh adalah ujian nyata bagi komitmen konektivitas nasional, terutama di saat-saat paling sulit.
