4 minggu yang lalu
Telset.id – Bayangkan sebuah platform digital nan dihuni oleh lebih dari 151 juta pengguna aktif harian, sebagian besar adalah anak-anak, tiba-tiba lenyap dari peta internet sebuah negara besar. Itulah nan baru saja terjadi. Rusia secara resmi memblokir akses ke Roblox, sebuah langkah drastis nan diumumkan oleh badan pengawas komunikasi negara itu, Roskomnadzor. Alasan resminya? Tuduhan penyebaran materi ekstremis dan nan lebih mencolok: “propaganda LGBT”. Namun, di kembali narasi politik nan kental, tersembunyi ironi nan dalam tentang keamanan digital bagi generasi muda.
Roskomnadzor, dalam pernyataannya, menyebut bahwa Roblox “penuh dengan konten nan tidak layak nan dapat berakibat negatif pada perkembangan spiritual dan moral anak-anak.” Pernyataan ini bukanlah perihal nan berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari gelombang besar tindakan keras Rusia terhadap apa nan disebutnya “gerakan LGBT internasional.” Baru-baru ini, tekanan serupa sukses membikin aplikasi pembelajaran bahasa Duolingo menghapus referensi tentang apa nan oleh negara itu disebut “hubungan seksual non-tradisional.” Pengadilan Rusia pun rutin menjatuhkan denda kepada organisasi nan dianggap melanggar undang-undang “propaganda LGBT,” nan mengkriminalkan promosi hubungan sesama jenis. Presiden Vladimir Putin apalagi pernah menyebut perlindungan hak-hak gay dan transgender sebagai langkah “menuju satanisme terbuka.” Dalam konteks ini, blokir terhadap Roblox hanyalah batu bata lain dalam tembok sensor nan semakin tinggi.
Namun, di sinilah letak paradoksnya. Roblox, menurut banyak pengamat keamanan siber global, memang mempunyai masalah serius. Platform ini telah lama dicatat sebagai surga bagi predator anak, sebuah rumor nan begitu krusial hingga mendorong negara-negara lain seperti Irak dan Turki untuk juga memblokirnya. Pertanyaannya menggelitik: kenapa Rusia, nan begitu vokal melindungi “moral anak-anak” dari pengaruh LGBT, tampak kurang begitu gusar dengan ancaman nyata predator siber nan berseliweran di koridor virtual Roblox? Apakah perlindungan anak hanya selektif, berjuntai pada narasi politik mana nan sedang diusung?
Untuk memberikan keadilan, perusahaan di kembali Roblox tidak tinggal diam. Menyadari angin besar kritik nan menerpa, mereka telah mulai melakukan tindakan. Upaya penertiban terhadap konten buatan pengguna (user-generated content) diperketat, dan batas baru berbasis usia diterapkan. Langkah-langkah ini adalah bagian dari inisiatif keamanan nan terus diperbarui, seperti nan pernah diumumkan perusahaan melalui akun resminya. Upaya serupa untuk meningkatkan pengawasan juga terlihat dalam kebijakan Mulai Desember, Roblox Perketat Akses Bagi Pengguna Muda dan penyempurnaan fitur keamanan Roblox unik untuk pengguna di bawah 13 tahun. Bahkan, kontrol orang tua telah diperbarui untuk menciptakan lingkungan nan lebih kondusif untuk anak. Ini menunjukkan kesadaran perusahaan bakal tanggung jawabnya, meski jalan nan kudu ditempuh tetap panjang.
Jadi, apa sebenarnya nan terjadi di kembali blokir ini? Apakah murni tentang perlindungan anak, alias ada agenda politik nan lebih besar? Larangan Rusia terhadap Roblox mengangkat sebuah obrolan krusial nan sering kali terdistorsi: perbedaan antara ancaman nan dirasakan (perceived danger) dan ancaman nan nyata (real danger). “Propaganda LGBT” dalam pandangan Kremlin adalah ancaman ideologis terhadap nilai-nilai tradisional negara. Sementara itu, ancaman predator anak di platform daring adalah ancaman pidana nan konkret dan universal, nan diakui oleh banyak negara terlepas dari pandangan politik mereka. Ketika sebuah pemerintah terlihat lebih konsentrasi memberangus nan pertama sembari mengabaikan skala nan kedua, maka motif sebenarnya patut dipertanyakan.
Blokir ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan ruang digital dunia nan semakin terfragmentasi. Jika setiap negara mulai memblokir platform berasas interpretasi subjektif terhadap “konten nan pantas,” maka internet nan kita kenal—sebagai ruang terbuka dan terhubung—akan perlahan sirna. Rusia, dengan kebijakan “internet berdaulat”-nya, telah menjadi pelopor dalam fragmentasi ini. Keputusan terhadap Roblox adalah contoh nyata gimana norma nasional nan kontroversial digunakan untuk mengatur aliran info global, dengan anak-anak sebagai justifikasi utamanya, meski mungkin bukan argumen satu-satunya.
Lalu, gimana dengan 151 juta pengguna aktif harian Roblox di seluruh dunia? Bagi mereka, platform ini lebih dari sekadar game; dia adalah taman bermain, tempat sosialisasi, dan apalagi ruang kreasi. Keputusan Rusia memutus akses jutaan anak dan remajanya dari bumi virtual itu. Namun, apakah pemutusan ini membikin mereka lebih aman? Atau justru memindahkan mereka ke platform lain nan mungkin mempunyai pengawasan keamanan nan lebih lemah? Kebijakan pelarangan sering kali seperti menutup satu lubang pada sebuah waduk nan retak-retak—air bakal mencari celah lain untuk keluar, dan celah itu belum tentu lebih aman.
Pada akhirnya, kasus Roblox di Rusia adalah sebuah cermin. Ia memantulkan ketegangan kekal antara kedaulatan negara dan sifat borderless internet, antara moralitas politik dan keamanan publik nan sebenarnya. Ia mengingatkan kita bahwa dalam era digital, perlindungan anak tidak boleh dijadikan tameng untuk kebijakan sensor nan berkarakter politis. Ancaman terhadap anak di bumi online nyata dan multidimensi, mulai dari pemanfaatan seksual hingga perundungan siber. Membutuhkan solusi nan tulus, komprehensif, dan kolaboratif—bukan sekadar pelarangan nan didasari narasi sepihak. Roblox sendiri, dengan segala kontroversinya, sedang berupaya berbenah. Tapi pertanyaannya tetap: apakah kita, sebagai masyarakat global, lebih memilih untuk menyensor, alias membangun pengawasan nan lebih pandai dan manusiawi?
