1 bulan yang lalu
Pada posting ini Admin bakal membagikan Link download Salinan dan lampiran komplit Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan , dan Pulau.
Kepmendagri Nomor 300.2.2- 2138 Tahun 2025 diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a) bahwa dengan telah selesainya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional Tahun 2024 sejalan dengan berakhirnya moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan info wilayah manajemen pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1/8000/SJ tanggal 9 Nov ember 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut;
b) bahwa penyesuaian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pemberian dan pemutakhiran kode, info wilayah manajemen pemerintahan dan pulau , untuk tertib manajemen dan izin , maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administr asi Pemerintahan, dan Pulau, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
Dasar hukum diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2- 2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan , Dan Pulau adalah sebagai berikut
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian N egara (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 201 1 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administr asi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
8. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
Isi Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 300.2.2- 2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan , Dan Pulau adalah sebagai berikut
KESATU: Menetapkan pemberian dan pemutakhiran kode, info wilayah manajemen pemerintahan, dan pulau nan selanjutnya disebut kode, info wilayah manajemen pemerintahan, dan pulau terdiri dari:
a. rekapitulasi kode, data wilayah manajemen pemerintahan dan pulau per provinsi seluruh Indonesia, yang berisi:
1) kode provinsi;
2) nama provinsi;
3) jum lah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa;
4) luas wilayah;
5) juml ah penduduk; dan
6) jumlah pulau .
b. rincian kode dan data wilay ah administrasi pemerintahan kabupatenjkota per provinsi seluruh Indonesia, nan berisi:
1) kode kabupatenjkota;
2) nama kabupat enjkota;
3) jumlah kecamatan, kelurahan dan desa per kabupatenjkota;
4) luas wilayah kabupaten j kota; dan
5) jumlah masyarakat per kabupaten j kota.
c. rincian kode dan data wilayah manajemen pemerintahan kecamatan pada kabupaten j kota per provinsi seluruh Indonesia, nan berisi:
1. kode kecamatan;
2. nama kecamatan;
3. nama ibu kota provinsi dan kabupaten j kota;
4. . jumlah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa;
5. luas wilayah provinsi dan kabupaten j kota; dan
6. jumlah masyarakat provinsi, kabupaten j kota dan kecamatan.
d. rekapitulasi dan rincian kode dan info pulau seluruh Indonesia, nan berisi :
1) kode pulau;
2) nama pulau;
3) jumlah pulau;
4) koordinat pulau;
5) luas pulau;
6) berpenduduk (BP) atau tidak berpenduduk (TBP); dan
7) keterangan.
e. rekapitulasi jumlah penduduk seluruh Indonesia , nan berisi:
1) jumlah penduduk laki-laki per provinsi dan kabupatenjkota;
2) jumlah masyarakat perempuan per provms1 dan
3) kabupaten j kota ; dan jumlah masyarakat total seluruh Indonesia.
KEDUA: Rekapitulasi kode, info wilayah manajemen pemerintahan dan pulau per provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran huruf A;
KETIGA: Rincian kode dan info wilayah manajemen pemerintahan kabupatenjkota per provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, pada:
a. Provinsi Aceh
1) Kabupaten Aceh Selatan
2) Kabupaten Aceh Tenggara
3) Kabupaten Aceh Timur
4) Kabupaten Aceh Tengah
5) Kabupaten Aceh Barat
6) Kabupaten Aceh Besar
7) Kabupaten Pidie
8) Kabupaten Aceh Utara
9) Kabupaten Simeulue
10) Kabupaten Aceh Singkil
11) Kabupaten Bireuen
12) Kabupaten Aceh Barat Daya
13) Kabupaten Gayo Lues
14) Kabupaten Aceh Jaya
15) Kabupaten Nagan Raya
16) Kabupaten Aceh Tamiang
17) Kabupaten Bener Meriah
18) Kabupaten Pidie Jaya
19) Kota Banda Aceh
20) Kota Sabang
21) Kota Lhokseumawe
22) Kota Langsa
23) Kota Subulussalam
b. Provinsi Sumatera Utara
1) Kabupaten Tapanuli Tengah
2) Kabupaten Tapanuli Utara
3) Kabupaten Tapanuli Selatan
4) Kabupaten Nias
5) Kabupaten Langkat
6) Kabupaten Karo
7) Kabupaten Deli Serdang
8) Kabupaten Simalungun
9) Kabupaten Asahan
10) Kabupaten Labuhanbatu
11) Kabupaten Dairi
12) Kabupaten Toba
13) Kabupaten Mandailing Natal
14) Kabupaten Nias Selatan
15) Kabupaten Pakpak Bharat
16) Kabupaten Humbang Hasundutan
17) Kabupaten Samosir
18) Kabupaten Serdang Bedagai
19) Kabupaten Batu Sara
20) Kabupaten Padang Lawas Utara
21) Kabupaten Padang Lawas
22) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
23) Kabupaten Labuhanbatu Utara
24) Kabupaten Nias Utara
25) Kabupaten Nias Barat
26) Kota Medan
27) Kota Pematangsiantar
28) Kota Sibolga
29) Kota Tanjungbalai
30) Kota Binjai
31) Kota Tebing Tinggi
32) Kota Padangsidimpuan
33) Kota Gunungsitoli
c. Provinsi Sumatera Barat
1) Kabupaten Pesisir Selatan
2) Kabupaten Solok
3) Kabupaten Sijunjung
4) Kabupaten Tanah Datar
5) Kabupaten Padang Pariaman
6) Kabupaten Agam
7) Kabupaten Lima Puluh Kota
8) Kabupaten Pasaman
9) Kabupaten Kepulauan Mentawai
10) Kabupaten Dharmasraya
11) Kabupaten Solok Selatan
12) Kabupaten Pasaman Barat
13) Kota Padang
14) Kota Solok
15) Kota Sawahlunto
16) Kota Padang Panjang
17) Kota Bukittinggi
18) Kota Payakumbuh
19) Kota Pariaman
d. Provinsi Riau
1) Kabupaten Kampar
2) Kabupaten Indragiri Hulu
3) Kabupaten Bengkalis
4) Kabupaten Indragiri Hilir
5) Kabupaten Pelalawan
6) Kabupaten Rokan Hulu
7) Kabupaten Rokan Hilir
8) Kabupaten Siak
9) Kabupaten Kuantan Singingi
10) Kabupaten Kepulauan Meranti
11) Kota Pekanbaru
12) Kota Dumai
e. Provinsi Jambi
1) Kabupaten Kerinci
2) Kabupaten Merangin
3) Kabupaten Sarolangun
4) Kabupaten Batanghari
5) Kabupaten Muaro Jambi
6) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
8) Kabupaten Bungo
9) Kabupaten Tebo
10) Kota Jambi
11) Kota Sungai Penuh
f. Provinsi Sumatera Selatan
1) Kabupaten Ogan Komering Ulu
2) Kabupaten Ogan Komering Ilir
3) Kabupaten Muara Enim
4) Kabupaten Lahat
5) Kabupaten Musi Rawas
6) Kabupaten Musi Banyuasin
7) Kabupaten Banyuasin
8) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
9) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
10) Kabupaten Ogan Ilir
11) Kabupaten Empat Lawang
12) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
13) Kabupaten Musi Rawas Utara
14) Kota Palembang
15) Kota Pagar Alam
16) Kota Lubuk Linggau
17) Kota Prabumulih
g. Provinsi Bengkulu
1) Kabupaten Bengkulu Selatan
2) Kabupaten Rejang Lebong
3) Kabupaten Bengkulu Utara
4) Kabupaten Kaur
5) Kabupaten Seluma
6) Kabupaten Mukomuko
7) Kabupaten Lebong
8) Kabupaten Kepahiang
9) Kabupaten Bengkulu Tengah
10) Kota Bengkulu
h. Provinsi Lampung
1) Kabupaten Lampung Selatan
2) Kabupaten Lampung Tengah
3) Kabupaten Lampung Utara
4) Kabupaten Lampung Barat
5) Kabupaten Tulang Bawang
6) Kabupaten Tanggamus
7) Kabupaten Lampung Timur
8) Kabupaten Way Kanan
9) Kabupaten Pesawaran
10) Kabupaten Pringsewu
11) Kabupaten Mesuji
12) Kabupaten Tulang Bawang Barat
13) Kabupaten Pesisir Barat
14) Kota Bandar Lampung
15) Kota Metro
i. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1) Kabupaten Bangka
2) Kabupaten Belitung
3) Kabupaten Bangka Selatan
4) Kabupaten Bangka Tengah
5) Kabupaten Bangka Barat
6) Kabupaten Belitung Timur
7) Kota Pangkal Pinang
j. Provinsi Kepulauan Riau
1) Kabupaten Bintan
2) Kabupaten Karimun
3) Kabupaten Natuna
4) Kabupaten Lingga
5) Kabupaten Kepulauan Anambas
6) Kota Batam
7) Kota Tanjung Pinang
k. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2) Kota Administrasi Jakarta Pusat
3) Kota Administrasi Jakarta Utara
4) Kota Administrasi Jakarta Barat
5) Kota Administrasi Jakarta Selatan
6) Kota Administrasi Jakarta Timur
l. Provinsi Jawa Barat
1) Kabupaten Bogor
2) Kabupaten Sukabumi
3) Kabupaten Cianjur
4) Kabupaten Bandung
5) Kabupaten Garut
6) Kabupaten Tasikmalaya
7) Kabupaten Ciamis
8) Kabupaten Kuningan
9) Kabupaten Cirebon
10) Kabupaten Majalengka
11) Kabupaten Sumedang
12) Kabupaten Indramayu
13) Kabupaten Subang
14) Kabupaten Purwakarta
15) Kabupaten Karawang
16) Kabupaten Bekasi
17) Kabupaten Bandung Barat
18) Kabupaten Pangandaran
19) Kota Bogor
20) Kota Sukabumi
21) Kota Bandung
22) Kota Cirebon
23) Kota Bekasi
24) Kota Depok
25) Kota Cimahi
26) Kota Tasikmalaya
27) Kota Banjar
m. Provinsi Jawa Tengah
1) Kabupaten Cilacap
2) Kabupaten Banyumas
3) Kabupaten Purbalingga
4) Kabupaten Banjarnegara
5) Kabupaten Kebumen
6) Kabupaten Purworejo
7) Kabupaten Wonosobo
8) Kabupaten Magelang
9) Kabupaten Boyolali
10) Kabupaten Klaten
11) Kabupaten Sukoharjo
12) Kabupaten Wonogiri
13) Kabupaten Karanganyar
14) Kabupaten Sragen
15) Kabupaten Grobogan
16) Kabupaten Blora
17) Kabupaten Rembang
18) Kabupaten Pati
19) Kabupaten Kudus
20) Kabupaten Jepara
21) Kabupaten Demak
22) Kabupaten Semarang
23) Kabupaten Temanggung
24) Kabupaten Kendal
25) Kabupaten Batang
26) Kabupaten Pekalongan
27) Kabupaten Pemalang
28) Kabupaten Tegal
29) Kabupaten Brebes
30) Kota Magelang
31) Kota Surakarta
32) Kota Salatiga
33) Kota Semarang
34) Kota Pekalongan
35) Kota Tegal
n. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1) Kabupaten Kulon Progo
2) Kabupaten Bantul
3) Kabupaten Gunungkidul
4) Kabupaten Sleman
5) Kota Yogyakarta
o. Provinsi Jawa Timur
1) Kabupaten Pacitan
2) Kabupaten Ponorogo
3) Kabupaten Trenggalek
4) Kabupaten Tulungagung
5) Kabupaten Blitar
6) Kabupaten Kediri
7) Kabupaten Malang
8) Kabupaten Lumajang
9) Kabupaten Jember
10) Kabupaten Banyuwangi
11) Kabupaten Bondowoso
12) Kabupaten Situbondo
13) Kabupaten Probolinggo
14) Kabupaten Pasuruan
15) Kabupaten Sidorujo
16) Kabupaten Mojokerto
17) Kabupaten Jombang
18) Kabupaten Nganjuk
19) Kabupaten Madiun
20) Kabupaten Magetan
21) Kabupaten Ngawi
22) Kabupaten Bojonegoro
23) Kabupaten Tuban
24) Kabupaten Lamongan
25) Kabupaten Gresik
26) Kabupaten Bangkalan
27) Kabupaten Sampang
28) Kabupaten Pamekasan
29) Kabupaten Sumenep
30) Kota Kediri
31) Kota Blitar
32) Kota Malang
33) Kota Probolinggo
34) Kota Pasuruan
35) Kota Mojokerto
36) Kota Madiun
37) Kota Surabaya
38) Kota Batu
p. Provinsi Banten
1) Kabupaten Pandeglang
2) Kabupaten Lebak
3) Kabupaten Tangerang
4) Kabupaten Serang
5) Kota Tangerang
6) Kota Cilegon
7) Kota Serang
8) Kota Tangerang Selatan
q. Provinsi Bali
1) Kabupaten Jembrana
2) Kabupaten Tabanan
3) Kabupaten Badung
4) Kabupaten Gianyar
5) Kabupaten Klungkung
6) Kabupaten Bangli
7) Kabupaten Karangasem
8) Kabupaten Buleleng
9) Kota Denpasar
r. Provinsi Nusa Tenggara Barat
1) Kabupaten Lombok Barat
2) Kabupaten Lombok Tengah
3) Kabupaten Lombok Timur
4) Kabupaten Sumbawa
5) Kabupaten Dompu
6) Kabupaten Bima
7) Kabupaten Sumbawa Barat
8) Kabupaten Lombok Utara
9) Kota Mataram
10) Kota Bima
s. Provinsi Nusa Tenggara Timur
1) Kabupaten Kupang
2) Kabupaten Timor Tengah Selatan
3) Kabupaten Timor Tengah Utara
4) Kabupaten Belu
5) Kabupaten Alor
6) Kabupaten Flores Timur
7) Kabupaten Sikka
8) Kabupaten Ende
9) Kabupaten Ngada
10) Kabupaten Manggarai
11) Kabupaten Sumba Timur
12) Kabupaten Sumba Barat
13) Kabupaten Lembata
14) Kabupaten Rote Ndao
15) Kabupaten Manggarai Barat
16) Kabupaten Nagekeo
17) Kabupaten Sumba Tengah
18) Kabupaten Sumba Barat Daya
19) Kabupaten Manggarai Timur
20) Kabupaten Sabu Raijua
21) Kabupaten Malaka
22) Kota Kupang
t. Provinsi Kalimantan Barat
1) Kabupaten Sambas
2) Kabupaten Mempawah
3) Kabupaten Sanggau
4) Kabupaten Ketapang
5) Kabupaten Sintang
6) Kabupaten Kapuas Hulu
7) Kabupaten Bengkayang
8) Kabupaten Landak
9) Kabupaten Sekadau
10) Kabupaten Melawi
11) Kabupaten Kayong Utara
12) Kabupaten Kubu Raya
13) Kota Pontianak
14) Kota Singkawang
u. Provinsi Kalimantan Tengah
1) Kabupaten Kotawaringin Barat
2) Kabupaten Kotawaringin Timur
3) Kabupaten Kapuas
4) Kabupaten Barito Selatan
5) Kabupaten Barito Utara
6) Kabupaten Katingan
7) Kabupaten Seruyan
8) Kabupaten Sukamara
9) Kabupaten Lamandau
10) Kabupaten Gunung Mas
11) Kabupaten Pulang Pisau
12) Kabupaten Murung Raya
13) Kabupaten Barito Timur
14) Kota Palangkaraya
v. Provinsi Kalimantan Selatan
1) Kabupaten Tanah Laut
2) Kabupaten Kotabaru
3) Kabupaten Banjar
4) Kabupaten Barito Kuala
5) Kabupaten Tapin
6) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7) Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8) Kabupaten Hulu Sungai Utara
9) Kabupaten Tabalong
10) Kabupaten Tanah Bumbu
11) Kabupaten Balangan
12) Kota Banjarmasin
13) Kota Banjarbaru
w. Provinsi Kalimantan Timur
1) Kabupaten Paser
2) Kabupaten Kutai Kartanegara
3) Kabupaten Berau
4) Kabupaten Kutai Barat
5) Kabupaten Kutai Timur
6) Kabupaten Penajam Paser Utara
7) Kabupaten Mahakam Ulu
8) Kota Balikpapan
9) Kota Samarinda
10) Kota Bontang
x. Provinsi Kalimantan Utara
1) Kabupaten Bulungan
2) Kabupaten Malinau
3) Kabupaten Nunukan
4) Kabupaten Tana Tidung
5) Kota Tarakan
y. Provinsi Sulawesi Utara
1) Kabupaten Bolaang Mongondow
2) Kabupaten Minahasa
3) Kabupaten Kepulauan Sangihe
4) Kabupaten Kepulauan Talaud
5) Kabupaten Minahasa Selatan
6) Kabupaten Minahasa Utara
7) Kabupaten Minahasa Tenggara
8) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
9) Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
10) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
11) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
12) Kota Manado
13) Kota Bitung
14) Kota Tomohon
15)KomKotamobagu
z. Provinsi Sulawesi Tengah
1) Kabupaten Banggai
2) Kabupaten Poso
3) Kabupaten Donggala
4) Kabupaten Toli-Toli
5) Kabupaten Buol
6) Kabupaten Morowali
7) Kabupaten Banggai Kepulauan
8) Kabupaten Parigi Moutong
9) Kabupaten Tojo Una Una
10) Kabupaten Sigi
11) Kabupaten Banggai Laut
12) Kabupaten Morowali Utara
13) Kota Palu
aa. Provinsi Sulawesi Selatan
1) Kabupaten Kepulauan Selayar
2) Kabupaten Bulukumba
3) Kabupaten Bantaeng
4) Kabupaten Jeneponto
5) Kabupaten Takalar
6) Kabupaten Gowa
7) Kabupaten Sinjai
8) Kabupaten Bone
9) Kabupaten Maros
10) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
11) Kabupaten Barru
12) Kabupaten Soppeng
13) Kabupaten Wajo
14) Kabupaten Sidenreng Rappang
15) Kabupaten Pinrang
16) Kabupaten Enrekang
17) Kabupaten Luwu
18) Kabupaten Tana Toraja
19) Kabupaten Luwu Utara
20) Kabupaten Luwu Timur
21) Kabupaten Toraja Utara
22) Kota Makassar
23) Kom Parepare
24) Kota Palopo
bb . Provinsi Sulawesi Tenggara
1) Kabupaten Kolaka
2) Kabupaten Konawe
3) Kabupaten Muna
4) Kabupaten Buton
5) Kabupaten Konawe Selatan
6) Kabupaten Bombana
7) Kabupaten Wakatobi
8) Kabupaten Kolaka Utara
9) Kabupaten Konawe Utara
10) Kabupaten Buton Utara
11) Kabupaten Kolaka Timur
12) Kabupaten Konawe Kepulauan
13) Kabupaten Muna Barat
14) Kabupaten Buton Tengah
15) Kabupaten Buton Selatan
16) Kota Kendari
17) Kota Bau Bau
cc. Provinsi Gorontalo
1) Kabupaten Gorontalo
2) Kabupaten Boalemo
3) Kabupaten Bone Bolango
4) Kabupaten Pahuwato
5) Kabupaten Gorontalo Utara
6) Kota Gorontalo
dd. Provinsi Sulawesi Barat
1) Kabupaten Pasangkayu
2) Kabupaten Mamuju
3) Kabupaten Mamasa
4) Kabupaten Polewali Mandar
5) Kabupaten Majene
6) Kabupaten Mamuju Tengah
ee. Provinsi Maluku
1) Kabupaten Maluku Tengah
2) Kabupaten Maluku Tenggara
3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar
4) Kabupaten Buru
5) Kabupaten Seram Bagian Timur
6) Kabupaten Seram Bagian Barat
7) Kabupaten Kepulauan Aru
8) Kabupaten Maluku Barat Daya
9) Kabupaten Buru Selatan
10) Kota Ambon
11) Kota Tual
ff. Provinsi Maluku Utara
1) Kabupaten Halmahera Barat
2) Kabupaten Halmahera Tengah
3) Kabupaten Halmahera Utara
4) Kabupaten Halmahera Selatan
5) Kabupaten Kepulauan Sula
6) Kabupaten Halmahera Timur
7) Kabupaten Pulau Morotai
8) Kabupaten Pulau Taliabu
9) Kota Ternate
10) Kota Tidore Kepulauan
gg. Provinsi Papua
1) Kabupaten Jayapura
2) Kabupaten Kepulauan Yapen
3) Kabupaten Biak Numfor
4) Kabupaten Sarmi
5) Kabupaten Keerom
6) Kabupaten Waropen
7) Kabupaten Supiori
8) Kabupaten Mamberamo Raya
9) Kota Jayapura
hh .Provinsi Papua Barat
1) Kabupaten Manokwari
2) Kabupaten Fak Fak
3) Kabupaten Teluk Bintuni
4) Kabupaten Teluk Wondama
5) Kabupaten Kaimana
6) Kabupaten Manokwari Selatan
7) Kabupaten Pegunungan Arfak
n. Provinsi Papua Selatan
1) Kabupaten Merauke
2) Kabupaten Boven Digoel
3) Kabupaten Mappi
4) Kabupaten Asmat
u. Provinsi Papua Tengah
1) Kabupaten Nabire
2) Kabupaten Puncak Jaya
3) Kabupaten Paniai
4) Kabupaten Mimika
5) Kabupaten Puncak
6) Kabupaten Dogiyai
7) Kabupaten Intan Jaya
8) Kabupaten Deiyai
kk. Provinsi Papua Pegunungan
1) Kabupaten Jayawijaya
2) Kabupaten Pegunungan Bintang
3) Kabupaten Yahukimo
4) Kabupaten Tolikara
5) Kabupaten Mamberamo Tengah
6) Kabupaten Yalimo
7) Kabupaten Lanny Jaya
8) Kabupaten Nduga
ll. Provinsi Papua Barat Daya
1) Kabupaten Sorong
2) Kabupaten Sorong Selatan
3) Kabupaten Raja Ampat
4) Kabupaten Tambrauw
5) Kabupaten Maybrat
6) Kota Sorong
tercantum dalam Lampiran huruf B.
KEEMPAT Rincian kode dan info wilayah manajemen pemerintahan kecarnatan pada kabupatenfkota per provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c tercantum dalarn Lampiran huruf C:
KELIMA: Rekapitulasi dan rincian kode dan info pulau seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d:
D.a. rekapitulasi jumlah pulau per provinsi seluruh Indonesia;
D.b. rekapitulasi jumlah pulau per kabupatenjkota per provinsi seluruh Indonesia; dan
D.c. rincian kode dan info pulau per kabupatenjkota per provinsi seluruh Indonesia, tercantum dalarn Larnpiran huruf D.
KEENAM Rekapitulasi jumlah masyarakat seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf e, tercantum dalarn Lampiran huruf E.
Pada saat Keputusan Menteri Dalarn Negeri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Menteri ini mulai bertindak pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan bakal dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Selengkapnya silahkan download dan baca Salinan dan Lampiran komplit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2- 2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan , Dan Pulau
Link download Kepmendagri Nomor 300.2.2- 2138 Tahun 2025
Link download
Demikian informasi tentang Salinan dan Lampiran komplit Kepmendagri Nomor 300.2.2- 2138 Tahun 2025. Semoga ada manfaatnya
